FE membeli dua mobil dinas Avanza

Fakultas Ekonomi membeli dua mobil dinas baru bermerk Avanza L1300. Mobil plat merah tersebut tiba di FE senin kemarin (9/5). Pembelian mobil tersebut berseumber dari anggaran Belanja FE 2011, anggarannya sendiri berkisar antara Rp. 130.000.000 sampai Rp. 140.000.000. Himawan Sapto Priyono S.IP selaku kabag TU FE saat ditemui di ruangannya membenarkan pembelian dua mobil dinas tersebut. “Ia, FE membeli dua mobil dinas baru Avanza L 1300 yang akan digunakan untuk keperluan dinas PD I dan PD II, anggarannya sendiri berkisar 130 juta hingga 140 juta karena kalau untuk keperluan pemerintah biasanya harganya beda lebih mahal selain kena PPN 10 % juga dikenai PPH sebesar 2 %. Untuk mobil dinas yang sebelumnya digunakan PD I dan PD II, sekarang digunakan Kajur IESP dan Kajur Manajemen”

Dengan tambahan dua mobil dinas baru tersebut, kini FE mempunyai mobil dinas sebanyak 7 mobil dinas, yakni satu mobil Inova, L300, Avanza dua buah, sisanya mobil kijang dan mitsubitsi. Ketujuh mibil dinas tersebut digunakan untuk keperluan dinas pejabat-pejabat FE seperti Dekan, PD, dan kajur. Tak ayal, pembelian dua mobil dinas mewah tersebut menimbulkan kontroversi di kalangan mahasiswa, pejabat-pejabat FE terkesan begitu mudahnya menggelontorkan dana ratusan juta rupiah untuk keperluan yang sebenarnya tidak begitu mendesak.
Dana ratusan juta tersebut memang sudah terealisasi untuk pembelian mobil baru. Ironis bila dibandingkan dengan fasilitas yang diterima mahasiwa.

Hal tersebut dirasakan juga oleh Diah L mahasiswa akuntansi 2008, “Mobil dinas baru buat PD I dan PD II? Dramatis banget, duit begitu banyak kenapa gak dimanfaatin buat perbaikan sarana perkuliahan. Bangku kuliah udah pada reot, kamar mandi lampunya mati, kerannya mampet, kotor, bau, masih pake ember, gak ada gayung. Seharusnya itu yang jadi perhatian para birokrat. Saya rasa, kampus juga harus menerapkan prinsip demokratis. Dari mahasiswa, oleh mahasiswa, untuk mahasiswa. Bukannya dari mahasiswa, oleh mahasiswa dan untuk birokrat” ujarnya. harapan senada juga disampaikan mahasiswa lainnya.

Bagaimanapun mahasiswa menunggu adanya anggaran perbaikan fasilitas kampus, disertai dengan realisasinya. Jika dibandingkan dengan cepatnya realisasi anggaran pembelian mobil baru tersebut, rasanya fakultas juga mempunyai dana untuk realisasi perbaikan fasilitas. Apalagi pembelian fasilitas untuk mahasiswa tidak semahal membeli mobil baru. Dana sebesar 260 juta tersebut, bukankah cukup bila dialokasikan untuk membeli bangku kuliah yang sudah tua, perbaikan WC, bahkan pembelian AC ataupun untuk fasilitas kampus lainnya. kuncinya adalah political will dari birokrasi kita untuk mengutamakan kepentingan mahasiswa bukan kepentingan birokrasi semata.

Unsoed kampus rakyat (elit)

Selasa (31/5), komplek gedung regristrasi mahasiswa baru nampak riuh ramai. Pagi itu, terlihat banyak calon mahasiswa baru berlalu-lalang untuk melakukan regristasi. Diantara keramaian nampak seorang paruh baya tengah berdiri di atas jembatan yang berada di samping gedung regristrasi. Salahudin adalah salah satu dari sekian banyak orangtua yang rela menghabiskan waktu dengan sabar untuk mendampingi putra-putrinya melakukan rutinitas regristasi, mulai dari harus mengantri, pemotretan, hingga pengambilan jas almamater. Ia mengaku senang karena putranya bisa diterima masuk salah satu perguruan tinggi negeri. Tetapi kemudian, Ia mengaku kecewa lantaran besarnya biaya pendidikan yang harus dibayarkan kepada pihak universitas.
Tahun ini UNSOED memang gila-gilaan meraup uang dari setiap calon mahasiswa baru dengan Biaya Fasilitas Pendidikan (BFP).

Untuk diketahui, sebelumnya UNSOED juga pernah menerapkan biaya Persatuan Orang Tua Mahasiswa (POM) yang kemudian dihapuskan dan digantikan dengan Biaya Operasional Pendidikan dan Pembangunan (BOPP) lantaran tidak berbadan hukum. Kemunculan BOPP tetap menjadi beban bagi para orang tua dan calon mahasiswa baru. Wisnu Adi Setyanto, mahasiswa jurusan teknik informatika UNSOED, pun mengaku saat dirinya masih sebagai calon mahasiswa, tiga hari sebelum registrasi ada perjanjian yang menyatakan bahwa penerimaan mahasiswa baru akan dibatalkan jika mahasiswa yang bersangkutan tidak bersedia membayar BOPP. Untuk itu dia diwajibkan membayar Rp 7,5 juta."Daripada tidak sekolah, yah, orang tua saya terpaksa harus membayar BOPP," katanya. Tak hanya Adi, hal serupa di alami pula oleh Rifki, orang tua Faidh Husna yang diterima di jurusan Kedokteran Umum UNSOED. Dia mengaku, tak menyangka kalau sumbangan BOPP anaknya akan mencapai Rp 45 juta. Dia mengira, sumbangan yang ditetapkan tak lebih dari Rp 15 juta karena anaknya diterima di fakultas melalui jalur Seleksi Masuk Nasional Perguruan Tinggi Negeri (SMNPTN). "Saat mau registrasi baru diberi tahu kalau sumbangan untuk mahasiswa di jalur SMNPTN sebesar Rp 45 juta, tidak lebih dan tidak kurang," katanya. Agar sumbangan BOPP itu terpenuhi, Rifki mengaku, terpaksa meminjam uang kepada kerabat karena sumbangan itu diketahuinya secara mendadak. Itu pun, kata dia, baru dibayar seperlimanya, karena dia memilih lima kali angsuran.

Senasib dengan POM, BOPP kemudian menuai protes dari kalangan mahasiswa hingga akhirnya dihapuskan. Sayang, penghapusan BOPP tidak serta merta membuka lebar akses pendidikan bagi seluruh masyarakat. Seolah tidak kehilangan akal, BOPP yang diprotes pun diganti dengan nama baru: Biaya Fasilitas Pendidikan (BFP) dengan sistem level tarif yang mencekik. Terlebih, harus seketika dibayar lunas di tahun pertama!

Tak ayal BFP mengundang banyak keluhan dari para mahasiswa baru maupun orang tua. Sebut saja Panji Soetrisno, mahasiswa baru jurusan Agroteknologi asal Kalimantan ini mengaku keberatan dengan tingginya biaya yang harus dibayar. “Ya keberatan mbak, gaji pokok ayah saya hanya Rp 900.000 sedangkan saya harus membayar Rp7.100.000. Ayah saya juga harus pinjam sana sini untuk menutupi kekurangannya.” keluhnya. Senada dengan Panji, praktek BFP juga dikeluhkan Salahudin. “Kan katanya UNSOED paling murah, yaudah akhirnya nyoba. Eh ternyata kenaikkan dibanding tahun lalu itu 100 persen.” Beliau menjelaskan.

Bapak asli Palembang ini bahkan harus merogoh kocek dalam-dalam lantaran harus membayar uang sebesar Rp 77.500.000. Fantastik! Ia pun terpaksa pinjam ke sana ke mari untuk membayar biaya kuliah sang putri yang diterima di jurusan Kedokteran Umum UNSOED. Dari mana Ia dan orang tua calon mahasiswa baru lainnya memperoleh uang, sepertinya pihak kampus tidak mau tahu. “Pinjem. Sebenernya uangnya udah dikumpulin dari dulu, Cuma kekurangannya pinjem.” Ujar beliau.

Kekecewaan dan keluhan Panji dan Salahudin memang beralasan. Betapa tidak, UNSOED sebagai perguruan tinggi negeri yang konon ‘kampus rakyat’ ternyata memasang tarif yang terlalu jauh dari jangkauan rakyat. Pendidikan yang berkualitas seperti identik dengan biaya yang tinggi. Tapi apakah tingginya biaya kuliah UNSOED juga mencerminkan kualitasnya? Alih-alih pembiayaan pengembangan infrastruktur untuk meningkatkan kualitas ternyata justru memperlebar jarak pendidikan dengan rakyat. Jangankan bagi masyarakat luar daerah, keterjangkauan pendidikan di UNSOED pun semakin sulit diakses oleh masyarakat sekitar Banyumas sendiri. UNSOED bak istana komplek elite yang semakin angkuh. Bayangkan, dibandingkan dengan UMR Banyumas yang rata-rata hanya berkisar RP650.000 sampai Rp750.000, bagi mereka kuliah di UNSOED mungkin menjadi angan-angan pahit yang memprihatinkan. “ Orang miskin itu kan emang gak  boleh sakit gak boleh pinter. Wong di Indonesia aja pendidikan sama kesehatan itu paling mahal kok. Mau sekolah aja kalo duitnya gak setumpuk ya gak bisa sekolah” Ujar seorang supir angkot jurusan Terminal Kota Purwokerto. Ironis.  (mocca)